Sekilas Sejarah Salaf Al-Alawiyin - page 7

Naqobatul Asyrof Al-Kubro

Lembaga Pemeliharaan, Penelitian Sejarah dan Silsilah “ALAWIYIN”

Organisasi Alawiyin "Annagabah"


Pada tahap pertama sejarah perkembangan Alawiyin, sebelurn bercabang-cabang dan bersuku-­suku, kaum Alawiyin tidak merasa perlu untuk membuat suatu sistem sosial khusus sebagai pengatur kehidupan mereka. Cukuplah bagi golong­an ini untuk mempunyai seorang atau beberapa orang pemimpin yang secara otomatis diakui sebagai pemimpin keluarga atau marga.

Baru pada tahap kedua dalam sejarah perkembangan Alawiyin, setelah rnenjadi banyak dan tersebar ke berbagai daerah terasalah bagi tokoh Alawiyin guna membela dan memelihara kedudukan dan kepentingan mereka, melindungi kehormatan serta memecahkan problema yang timbul, baik yang ber­sifat intern maupun ekstern. Sistim ini dikenal dengan sebutan " Nagabah".

Sistem ini baru diadakan pada zaman Al-Muhdhar, yakni pada akhir abad kesembilan Hijriah, di mana Al Muhdhar sekaligus terpilih sebagai Naqib. Dewan "Nagabah" ini terdiri dari sepuluh anggota yang dipilih. Setiap anggota mewakili kelompok keluarga atau suku dan dikukuhkan oleh 5 orang sesepuh suku itu dan menjamin segala hak dan kewajiban yang dibebankan atas wakil mereka, sebagai tersirat di dalam teks piagam yang disetujui oleh tokoh-tokoh Alawiyin dan pernah dimuat di majalah Al-Jam'iyah, nornor 8, tahun 1357 H.


Dewan yang terdiri atas 10 anggota ini rnenga­tur segala sesuatu yang dipandang perlu sesuai kepentingan, dan bersesuaian pula dengan ajaran syari'at Islam serta disetujui oleh pemimpin umum. Apabila keputusan telah ditetapkan maka diajukanlah kepada pemimpin umum (atau Nagib) untuk disahkan dan selanjutnya dilaksanakan.

Dengan demikian jelaslah, sepuluh orang ang­gota dewan masing-masing merupakan wakil-wakil atau naqib-naqib dari setiap kelompok atau suku, sedang wakil-wakil itu dipimpin oleh "Naqib Anna­gabah" [atau Naqib para Naqib] yang kemudian dikenal pula dengan sebutan "Nagib Al-Asyraf". Setiap anggota dewan sangat patuh dan taat ter­hadapnya. Dan kepadanya pula dikembalikan segala problema, serta pelaksanaan organisasi dan perbaikan, di samping ia merupakan lambang kekuatan, kesepakatan, wibawa dan pengaruh Alawiyin.


Dalam memecahkan persoalan yang dihadapi, lembaga ini akan menempuh cara damai. Namun jika tidak berhasil, maka digunakanlah cara boikot, yaitu Nagib memutuskan hubungan dengan orang­-orang yang dianggap melakukan pelanggaran atau membangkang, dengan cara menolak berjabat tangan (bersalam-salaman) maupun dengan cara-­cara lain. 'Tindakan Naqib akan diikuti semua Alawiyin, sehingga orang itu kembali kepada jalan yang benar.


Apa yang kami tuturkan ini adalah bersumber­kan piagam yang telah kami sebutkan, di atas dan ditetapkan oleh Alawiyin pada zaman Al Muhdhar, dan didukung dan dibubuhi tanda tangan Sultan Tarim ketika itu, yaitu Sultan bin Duais bin Yamani. Sultan ini berjanji akan membantu terlaksananya ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam piagam itu, yang diikuti pula oleh tanda tangan seluruh naqib (anggota dewan) beserta pendukungnya yang jumlah keseluruhan tidak kurang dari 50 orang.

Patut disayangkan bahwa teks piagam ini tidak rnenyebutkan tanggal dan tahun penulisannya dan juga tidak menyebut urut-urutan nama (daftar) para nagib yang pernah menduduki jabatan itu, namun dengan membaca kembali kitab-kitab biografi Alawiyin, seperti kitah Al-Masyra 'Arrawiy dan lain-lain, menerangkan bahwa di antara para Naqib yang terkenal, antara lain adalah Al-A'idarus Al-Akbar (wafat 865 H.). Sebab setelah Al Muhdhar wafat, tokoh-tokoh Alawiyin telah sepakat untuk mengangkat Muhammad bin Hasan bin Asad Allah, yang terkenal dengan gelar Jamalullail untuk diangkat sebagai Nagib, namun ia menolak dan menunjuk Al-A'idarus sebagai gantinya, yang dewasa itu masih berusia muda, tetapi telah menunjukkan kemampuan untuk memangku jabatan tersebut. Akhirnya - setelah pertamanya menolak juga - Al-A'idarus menerima. Pengganti A1-A'idarus adalah Ahmad bin Alawi Bajahdab yang wafat tahun 973 H. Berikutnya Abdullah bin Syekh bin Abubakar Al-A'idarus (wafat 1019 H.), kemudian putranya bernama Zainal Abidin (wafat 1041 H.).


Adapun pada masa-masa setanjutnya saya tidak menemukan catatan sejarah yang menegaskan adanya seorang Naqib yang dipilih, meskipun kadang-kadang terjadi kepemimpinan seorang tokoh Alawiyin semata-mata karena daya tarik karisma dan kekuatan pribadinya di samping memang memenuhi persyaratan untuk jabatan sebagai Naqib.

Pada masa-masa selanjutnya telah timbul pula sistem "Manshabah", yang tersebar luas di beberapa daerah Hadramaut. Tugas "Munshib" pada dasarnya adalah mendamaikan sengketa yang terjadi antara suku-suku yang memanggul senjata, menyebar­luaskan ilrnu dan dakwah, menjamu para tamu yang datang berkunjung. Soal ini akan dibicarakan lebih luas lagi kemudian.


Pernah pada masa akhir-akhir ini muncul se­orang tokoh yang mengugguli tokoh-tokoh Ala­wiyin yang lain dalam ilmu, pengaruh dan keder­mawanannya, yaitu pribadi Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad (wafat 1316 H.) sehingga sepakat­lah tokoh-tokoh Alawiyin untuk mengangkatnya sebagai Nagib. Mereka telah menandatangani piagam untuk pengangkatannya itu. namun ada seorang tokoh yang cukup terkenal dan ber­pengaruh tidak menyetujui pengangkatan itu. Yaitu Habib Husein bin Hamid Al-Muhdhar, sehing­ga rencana itu akhirnya gagal .


Ada pula riwayat yarg menerangkan, selain Habib Husein tersebut ada dua tokoh lain yang tidak menyetujui. Dengan demikian maka yang bersikap oposisi terhadap pengangkatan itu hanya tiga orang saja, namun mereka orang-orang yang cukup kuat, sehingga golongan oposisi yang kecil itu dapat rnengalahkan mayoritas yang menyetujui..

Barangkali, seandainya pengangkatan Al-Haddad sebagai Nagib ini terlaksana, tokoh ini akan mampu menarik Alawiyin kembali kepada cara hidup pendahu pendahunya, serta menghidup­kan tradisi-tradisi mulia yang hampir hilang.